Buku Tamu

ANSYARUDDIN

Tanggal : 09 Januari 2019

Assalamualaikum... Saya mau bertanya, saya berkerja di salah satu perusahaan distributor. Saya di berikan kontrak 1 tahun, setelah berjalan 3 bulan hanya karna saya telat masuk kantor 1 jam saya di phk. Padahal saya tidak pernah mendapatkan SP ( surat peringatan) sebelum nya. Apakah saya sebagai karyawan bisa menuntut apa tidak?

Wa'alaykumussalaam... Bersama ini kami sampaikan berdasarkan Pasal 62 Undang-undang NO.13 Tahun 2003 “ Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Apabila Kontrak kerja Saudara dengan Pihak perusahaan tersebut syah ( artinya hubungan kerja Saudara dengan Pihak Perusahaan dapat diikat secara kontrak) maka apabila Saudara diikat kontrak 1 ( satu ) tahun namun baru berjalan 3 bulan di PHK maka Saudara berhak atas ganti rugi sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Namun apabila hubungan kerja Saudara dengan Pihak Perusahaan tidak dapat diikat secara kontrak maka status saudara sebagai Pegawai tetap. Dan apabila Saudara di PHK setelah melewati masa percobaan 3 bulan maka Saudara berhak atas Pesangon bukan sisa kontrak Untuk lebih jelasnya Silahkan Saudara menyampaikan langsung ke Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang beralamat di jl.jend Sudirman No.2 Klandasan Lt.4 Bidang Hubungan Indusrtrial dan Kesejahteraan Tenaga kerja ( Kantor Gabungan Dinas , Gedung Baru sebelah Kantor Imigrasi ).

Norjani

Tanggal : 08 Januari 2019

Ass .. Saya sudah bekerja 4 tahun ikut outsourcing.. setelah hbis kontrak.. dijeda 1 bulan bekerja tapi saya tetap kerja dibayar diluar kontrak.. namun kontrak kerja saya diulang dari awal oleh outsourcing. Tidak ada cuty selama setahun thr dihitung per bulan.. gmna tu min tolong pencerahannya..

Wa'alaykumussalaam... Berpedoman pada Pasal 79 ayat 2 c Undang-Undang No.13 Tahun 2013 “ cuti tahunan sekurang2nya 12 hari kerja setelah Pekerja yang bersangkutan bekerja 12 bulan secara terus menerus “ oleh karenanya Pekerja berhak atas cuti tahunan Berdasarkan pasal 176 Undang –undang Ketenagakerjaan “ Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan” Oleh karenanya dalam hal Perusahaan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, Saudara dapat melaporkan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang beralamat di : Balai Latihan Kerja (BLK) Jl. Sepinggan Baru No. 31, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Pertanyaan mengenai THR kurang jelas…. agar dikonsultasikan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana alamat yg tertera diatas.

aidil

Tanggal : 08 Januari 2019

Selamat Siang,, saya mau tanya bagaimana kalau kita di pecat secara sepihak oleh pihak pemilik, padahal saya masih terikat kontrak sisa 1 bulan, tanpa alasan yang jelas, hanya karena saya menanyakan gaji yang ditunda.. saya dipecat tanpa ada hak sama sekali bahkan untuk bulan terakhir saya sudah menjalani selama 6 hari tanpa kesalahan dan absen yang baik. tapi tidak juga dibayarkan ,, apakah bisa saya menuntut hak saya tsb? mohon jawabannya terimakasih

Berdasarkan pasal 62 Undang2 No.13 Tahun 2003 “ Apabila salah satu mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan maka pihak yang mengakhiri diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah Pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, sehingga karena pihak Perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja maka Pihak Perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pihak pekerja sebesar 1 bulan gaji. "

Randy Setiawan

Tanggal : 10 Desember 2018

Selamat Pagi, Untuk lowongan di Depnaker sebagai Tenaga Bantuan di Bidang IT masih di buka? Terima Kasih

Masih, silahkan saudara cek di postingan info lowker kami. Terima Kasih.

Moh Riduan

Tanggal : 05 Desember 2018

Selamat Pagi Disnaker Balikpapan Apakah saya dapat menuntut hak hak saya karena sudah tidak bekerja lagi di perusahaan.yg selama saya bekerja tidak ada PWKT dari perusahaan(6 tahun). Apa ada UU nya ? Jika di kemudian hari ada persinggungan ke Perusahaan masalah hak,bidang apa disnaker yang bisa membantu menengahi

Pertanyaan Saudara Apakah dapat menuntut hak-hak karena sudah bekerja di Perusahaan selama 6 tahun tanpa ada PKWT? Sepanjang Saudara tidak terbukti melakukan Pelanggaran berat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, Saudara berhak atas Pesangon yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013. Untuk lebih jelasnya silahkan Saudara berkonsultasi ke Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang beralamat di Jl.Jend.Sudirman No.2 Klandasan Lantai 4 Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Kantor Gabungan Dinas, Gedung Baru sebelah Kantor Imigrasi) sehingga dapat disampaikan mekanisme perselisihan hubungan industrial.

Ayub jella bing

Tanggal : 26 November 2018

Selamat malam pak.mohon ijin saya salah satu karyawan security di mol living plaza Balikpapan.saya ingin menyampaikan keluhan saya pak.saya sudah Risen dari tanggal 6 bulan Oktober dan sampai saat ini gaji sisa saya belum di bayarkan samapai sekarang.ketika saya menanyakan hanya janji yang selalu di ucapkan.outsorsing yang di Living plaza dari luar dan tidak memiliki kantor cabang di Balikpapan.kasian teman-teman saya pengajian di bawah UMK semua padahal jam kerjanya 12 jam.saya mohon partisipasinya dan kebijaksanaan dari bapak dan ibu.sebelumnya saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (1) “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ayat (2) “Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau; b. 8 (delapan) jan 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jan 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.” dan Pasal 78 ayat (1) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.” dan ayat (2) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.”, sehingga jika Anda dipekerjakan 12 jam sehari maka perusahaan wajib membayar upah kerja lembur. Mengenai permasalahan Upah yang tidak dibayarkan oleh Pihak Perusahaan silahkan berkonsultasi dan koordinasi dengan Pegawai Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja - Gedung Disnaker Kota Balikpapan Lantai 4 Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Balikpapan.

Yusuf Mochamad

Tanggal : 17 November 2018

Saya staf Bidang Ketenagakerjaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara. Kami memiliki Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, namun kami belum memiliki referensi terkait Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing, untuk itu kiranya Bapak/Ibu admin dapat membantu untuk memberikan Contoh Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Daerah atau peraturan Bupati/Walikota (jika ada) untuk di jadikan referensi kami. Terima Kasih.

Bisa dan akan kami kirim emailnya sesuai dengan yang diminta. Terima Kasih.

Kontak Kami